Kapuspen TNI Mayjen TNI Sisriadi mengajak masyarakat Indonesia untuk berdoa bersama. Hal itu diinginkan, agar konflik yang saat ini terjadi antara Iran dengan Amerika Serikat tak berdampak kepada Indonesia, setelah tewasnya perwira tinggi militer Iran, Mayor Jenderal Qasem Soleimani beberapa waktu lalu. 

“Kita berdoa dong. Jadi, kita sebagai negara yang cinta damai berdoa,” kata Sisriadi di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Kamis (9/1/2019).

Dia menjelaskan, dalam hal ini TNI tak memiliki kewenangan untuk melakukan diplomasi untuk mendamaikan kedua negara tersebut. Karena, kewenangan itu dipegang oleh Kementerian Luar Negeri.

“Kita enggak punya legitimasi untuk melakukan diplomasi. Itu urusan pemerintah kita,” jelasnya.

Meski begitu, dia mengungkapkan, pihaknya sudah berperan dalam melakukan penyelamatan serta perlindungan terhadap Warga Negara Indonesia (WNI) yang berada di Iran.

Untuk melindungi WNI tersebut, Kantor Atase Pertahanan RI yang berada di Iran sendiri sudah dibuka untuk para WNI sebagai tempat perlindungan selama adanya konflik dua negara tersebut.

“Tapi atase pertahanan kita disana, melakukan penyelamatan lah, paling tidak memberikan kontribusi terhadap kedutaan besar kita disana,” pungkasnya.

“Boom! Boom! Boom!” Lusinan rudal balistik Iran menyerang pangkalan militer Amerika Serikat di Irak. Serangan itu merupakan balasan atas tewasnya Jenderal Top Iran Qasem Soleimani.

Soleimani tewas akibat serangan drone militer AS di Baghdad atas perintah Presiden Donald Trump, pada Jumat 3 Januari 2020. Namun, serangan balasan Iran lima hari kemudian tak menimbulkan korban jiwa dari pihak militer AS.

Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC) atau Garda Revolusi Iran mengaku bertanggung jawab atas serangan ini. “Para prajurit di unit aerospace IGRC telah sukses melancarkan serangan dengan puluhan rudal balistik ke pangkalan militer Al Asad atas nama martir Jendereal Qasem Soleimani.” 

Alih-alih melancarkan ancamannya untuk menyerang 52 simbol budaya Iran bila ada warga dan aset AS yang diserang, Donald Trump malah menyatakan siap berdamai. Dia mengklaim, ingin ada kesepakatan yang membuat Iran tumbuh dan sejahtera.

“Kepada rakyat dan pemimpin Iran, kami ingin kalian punya masa depan, masa depan luar biasa yang kalian pantas dapatkan. Sejahtera di dalam negeri dan harmonis dengan negara-negara di dunia. AS siap merangkul perdamaian bersama mereka yang menginginkannya,” kata Donald Trump.

Menurut pengamat Timur Tengah Yon Machmudi, AS tampak mulai bergeming dengan ancaman Iran dan potensi perang yang lebih besar. Walaupun kekuatan militer AS jauh lebih besar dibanding dengan Iran, tetapi kedekatan dengan Rusia dan China tidak bisa dikesampingkan. Gagalnya misi AS di Suriah juga tidak lepas dari kuatnya dukungan Rusia kepada rezim Bashar al-Asssad.

“Alih-alih menunaikan ancamannya untuk menyerang 52 simbol budaya Iran, Donald Trump yang biasanya garang malah menunjukkan sikap untuk mematuhi aturan internasional. Anehnya, pilihan rasional menjadi pertimbangan pascaserangan balasan. Tentunya tetap saja pertempuran secara tidak terbuka masih dilakukan,” ungkap Yon kepada INFO_INDOKITA, Kamis (9/1/2020).

Ia menilai, strategi AS melalui pendekatan ancaman nampaknya tidak berhasil. Trump salah hitung strategi melakukan pembunuhan terhadap petinggi dari negara yang berdaulat. Itu suatu cara yang tidak lazim dalam hubungan internasional.

Terbukti, Iran bukannya takut tetapi malah semakin berani. Yon pun menganggap petualangan AS di Timur Tengah akan menemukan babak baru. “Pulang dengan kepala tegak tapi kehilangan hegemoni atau tetap bertahan dengan mempertaruhkan nasib rakyat AS dalam pusaran konflik. Tentu bukan pilihan yang mudah.”

Hilangnya hegemoni AS di Timur Tengah, sambung dia, tentu juga harus diantisipasi. AS yang tidak lagi tertarik dengan persoalan kawasan lain juga perlu mendapat perhatian.

“Dampaknya, akan muncul aktor-aktor baru. Dikhawatirkan muncul pemimpin-pemimpin baru yang agresif dan tidak lagi terikat norma internasional serta brutal dalam menjalankan kepentingan nasionalnya. Jika ini yang terjadi dapat dipastikan konflik-konflik baru akan bermunculan,” ujar Ketua Program Studi Kajian Timur Tengah dan Islam Sekolah Kajian Stratejik dan Global Universitas Indonesia (UI) ini.

Presiden Joko Widodo ( Jokowi) mendapatkan penghargaan Asian of the Year 2019 oleh media Singapura, The Straits Times pada Kamis (5/12/2019). Adapun penghargaan tahunan ini diberikan untuk menghormati seseorang atau lembaga yang telah memberikan kontribusi signifikan bagi masyarakat, bangsa, bahkan berdampak pada Asia. Kemudian, pihak The Straits Times juga menampilkan sosok Jokowi pada halaman utamanya di tanggal penobatan tersebut.

Berikut 4 fakta Jokowi soal penghargaan Asian of The Year 2019:

1. Ketangkasan menghadapi persoalan di dalam maupun luar negeri Mantan Gubernur DKI Jakarta ini disebutkan pantas memperoleh kehormatan dari penghargaan Asian of The Year 2019. Jokowi dinilai memiliki ketangkasan dalam menghadapi dan memimpin rumitnya persoalan, baik yang terjadi di dalam ataupun di luar negeri. Menurut The Straits Times, Jokowi juga memiliki kepribadian yang supel, kemampuan untuk berhubungan dengan orang-orang dan dilengkapi dengan rasa empati pada rakyatnya. Jokowi juga dikenal sebagai seseorang pemimpin yang jujur dan efektif, yang terpilih melalui proses yang kompetitif dan demokratis.

Berdasarkan keterangan resmi yang diterima Kompas.com, Jokowi merupakan presiden pertama Indonesia yang tidak berasal dari kalangan elite politik atau militer. Di sisi lain, suami dari Iriana Jokowi ini dipuji karena berhasil menempatkan Indonesia sebagai pemain kunci di jantung ASEAN. Pemimpin Redaksi Singapore Press Holdings, Warren Fernandez mengungkapkan bahwa Jokowi piawai dalam berkomunikasi dan menjalin hubungan baik dengan negara lain. “Adapun di ASEAN, masih ada banyak ruang bagi Jokowi untuk mengarahkannya lebih jauh jika beliau menggunakan keterampilan politiknya yang piawai dan hubungan baik yang dimilikinya dengan negara lain,” ujar Fernandez. Baca juga: Mengapa Jokowi Butuh Staf Khusus dari Kalangan Milenial?

2. Ide The Asean Outlook di Indo-Pasifik Selain itu, Presiden ke-7 RI ini juga sempat mendapatkan perhatian global dengan merintis gagasan The ASEAN Outlook bersama negara Indo-Pasifik pada November 2018. Gagasan tersebut berlandaskan pada prinsip-prinsip utama antara lain, keterbukaan, inklusivitas, dan sentralitas ASEAN. The ASEAN Outlook merupakan pernyataan kunci dari kawasan untuk memilih netral dan mengambil jalannya sendiri di tengah kompetisi kekuatan besar AS dan China yang hilir-mudik menginginkan dan menyerukan keberpihakan. Dalam penjelasannya, gagasan atau ide ASEAN Outlook ini kemudian diadopsi dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN pada Juni 2019 di Bangkok, Thailand. Adapun Presiden Jokowi juga dipercaya menjadi sosok dengan kekuatan dan persatuan regional. Baca juga: Menilik Gaji Staf Khusus Milienial Presiden Jokowi…

3. Meningkatkan ekonomi Selain kedua hal di atas, Jokowi dinilai mampu menghidupkan ekonomi yang lesu, memberantas korupsi yang merajalela, hingga menangani peningkatan ekstremisme di Indonesia. Sementara saat bertugas di luar negeri, Jokowi juga dinilai mampu menunjukkan kemampuannya untuk terus membawa Indonesia melangkah ke depan dan mampu bersaing dengan tantangan strategis yang dihadapi negaranya. Adapun tantangan strategis itu dijawab Jokowi melalui membangun rangkaian infrastruktur seperti bandara, pelabuhan, jalan tol, hingga jembatan. Tidak hanya itu, Presiden Jokowi juga memperluas perlindungan sosial melalui kebijakan kesehatan dan bantuan tunai yang digalakkan dalam pemerintahannya.

Selain memajukan kemajuan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, Presiden ke-7 pun menaruh perhatian khusus bagi persatuan dan keharmonisan Indonesia. Meski telah dinobatkan dalam penghargaan tersebut Jokowi masih punya banyak PR dalam upaya membangun RI yang demokratis, bebas korupsi, toleran, terbuka, dan inklusif. Upaya tersebut antara lain, membangun ekonomi modern yang tidak bergantung pada komoditas dan juga mengembangkan SDM dalam melakukan pembaruan pada sektor infrastruktur. Baca juga: Staf Khusus Milenial Jokowi, antara Kebutuhan atau Ornamen Politik?

4. Orang ke-8 yang mendapatkan Asian of The Year Presiden berusia 58 tahun ini ternyata orang ke delapan yang dianugerahi penghargaan The Asian of The Year 2019. Sebelumnya, pihak The Straits Times memberikan penobatan penghargaan itu kepada Perdana Menteri Myanmar, Thein Sein; Presiden China, Xi Jinping; Perdana Menteri Jepang, Shinzo Abe; Perdana Menteri India, Narendra Modi; Perdana Menteri Singapura, Lee Kuan Yew.

Kemudian, Kepala Pusat Data Informasi Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Sutopo Purwo Nugroho juga pernah mendapatkan penghargaan ini pada 2018. Sutopo berkesempatan mendapatkan penghargaan ini atas dedikasinya menginformasikan secara terkini mengenai bencana alam yang terjadi di Indonesia pada 2018. Selain itu, menyoal mendapatkan penghargaan bergengsi itu, Jokowi mengunggahnya melalui akun resmi Twitter Jokowi, @ jokowi pada Kamis (5/12/2019). “Terima kasih. Ini kehormatan bukan untuk saya semata-mata, tapi untuk Indonesia,” tulis Jokowi dalam twitnya.

Jakarta – KPU hari ini melakukan rapat bersama Komisi II DPR untuk membahas tahapan PKPU PIlkada 2020. KPU menjelaskan ada 270 daerah yang menggelar pilkada serentak pada 23 September 2020 nanti.

“KPU provinsi, kabupaten/kota akan menyelenggarakan pemilihan gubernur, bupati, dan walikota tahun 2020 sebanyak 270 daerah, dengan rincian sembilan pemlihan gubernur, 224 pemilihan bupati, dan 37 pemilihan walikota,” kata Ketua KPU Arief Budiman dalam rapat di ruang Komisi II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (8/7/2019).

Sembilan provinsi yang akan melaksanakan pemilihan gubernur meliputi Sumatera Barat, Jambi, Bengkulu, Kepulauan Riau, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Utara, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah.

Terdapat dua provinsi yang seluruh daerah kabupaten/kotanya tidak melaksanakan pemilihan pada 2020 mendatang, yaitu Provinsi Aceh dan DKI Jakarta.

Arief mengatakan pemilihan kepala daerah akan digelar pada 23 September 2020 mendatang. Tanggal tersebut ditentukan usai rapat pleno yang telah dilakukan KPU sebelumnya.

“Pemilihan gubernur, bupati, dan walikota tahun 2020 akan diselenggarakan pada hari Rabu, jadi ini sebagaimana yang telah kita laksanakan pada pemilu-pemilu, kita selalu dilaksanakan pada hari Rabu. Jadi ada beberapa tanggal pilihan hari Rabu di bulan September tahun 2020, dan KPU memilih tanggal 23 September,” jelas Arief.

KPU, kata Arief, telah melakukan persiapan Pilkada 2020 dengan melakukan rapat pleno dan menyusun draf tahapan pilkada serentak. Arief lalu menjelaskan tahapan persiapan KPU mulai perencanaan anggaran hingga sosialisasi.

“Yang pertama, perencanaan program dan anggaran itu bulan Mei sampai September 2019. Kemudian kedua, menyusun penandatanganan NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah) paling lambat tanggal 1 Oktober. Kemudian, sosialisasi mulai 1 November 2019 sampai 22 September 2020,” ucapnya.

Selanjutnya, pembentukan PPK, PPS, PPDP, dan KPPS akan dilakukan pada 31 Desember 2019-21 Agustus 2020. Kemudian pada 27 Maret-22 September 2020 akan dilakukan update data pemilih.

Pendaftaran pasangan calon gubernur dan wakil gubernur dilaksanakan pada bulan Februari 2020. Sementara, untuk pendaftaran calon bupati dan wakip bupati serta walikota dan wakil walikota akan dilaksanakan pada minggu pertama bulan Maret.

“Kemudian kampanye. Nah, masa kampanye itu akan dilakukan 1 Juli sampai dengan 19 September (2020). Jadi, tiga hari setelah penetapan pasangan calon kemudian akan sudah dimulai masa kampanye. Masa kampanye berdurasi 81 hari,” tutur Arief.

Rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kabupaten/kota akan dilaksanakan pada 29 September-1 Oktober 2020. Sementara, rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat provinsi untuk pemilihan gubernur akan dilaksanakan pada 3-5 Oktober 2020.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan banjir pada awal tahun ini paling parah terjadi pada empat Daerah Aliran Sungai (DAS) di DKI Jakarta, yakni DAS Sungai Krukut, Sungai Ciliwung, Sungai Cakung, dan Sungai Sunter.

“Pembangunan prasarana pengendalian banjir pada keempat sungai terkendala sejak tahun 2017 karena masalah pembebasan lahan,” kata Jokowi dikutip dari akun Facebook pribadinya, Kamis (2/1).

Jokowi menyatakan program Pengendalian Banjir Sungai Ciliwung sudah berjalan sekitar 16 kilometer dari rencana keseluruhan 33 km.

Sementara, kata Jokowi pada wilayah hulu tengah dilaksanakan pembangunan Bendungan Ciawi dan Bendungan Sukamahi. Pembebasan tanah dua proyek itu sudah lebih dari 90 persen, dengan perkembangan pembangunan fisik mendekati 45 persen.

“Kedua bendungan tersebut direncanakan selesai pada akhir 2020,” ujarnya.

Selain itu, kata Jokowi, percepatan pelaksanaan Sudetan Sungai Ciliwung dari Sungai Ciliwung ke Sungai Cipinang sedang berlanjut. Masyarakat setempat telah menyetujui pembebasan lahan untuk kelanjutan pembangunan sudetan sepanjang 600 meter dari keseluruhan 1,2 kilometer.

Terkait penanganan banjir, Jokowi menyebut seluruh instansi terkait telah melakukan penanganan, seperti memfungsikan pompa, karung pasir, bronjong dan tanki air, agar kawasan dan prasarana publik terdampak dapat segera berfungsi kembali.

Sebelumnya, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan saling bantah terkait penyebab banjir Jakarta dalam konferensi pers di Monas, Jakarta, Rabu (1/1).

Basuki menyoroti normalisasi yang belum sepenuhnya dilakukan di Sungai Ciliwung.

“Namun, mohon maaf Bapak Gubernur (Anies), selama penyusuran kali Ciliwung ternyata sepanjang 33 kilometer itu yang sudah ditangani dinormalisasi 16 km. Di 16 km itu kita lihat insyaallah aman dari luapan,” kata Basuki.

Basuki menyatakan akan duduk bersama dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk membahas hal tersebut. Upaya yang ditekankan Basuki adalah meminta Anies untuk melakukan pembebasan lahan.

“Termasuk di kali Pesanggarahan juga dengan sodetan kali Ciliwung ke Banjir Kanal Timur, beliau mengambil langkah-langkah untuk pembebasan lahannya karena 1,2 kilo meter, 600 meter sudah kita kerjakan,” ujarnya.

Pada kesempatan yang sama, Anies menepis pernyataan Basuki. Ia berujar normalisasi sungai tidak akan berfungsi dalam kaitannya menghadapi banjir jika tidak ada pengendalian air dari daerah di selatan Jakarta.

“Jadi, selama air dibiarkan dari selatan masuk ke jakarta dan tidak ada pengendalian dari selatan, maka apa pun yang kita lakukan di pesisir termasuk di Jakarta tidak akan bisa mengendalikan airnya,” kata Anies.

Ia pun memberi contoh normalisasi di kawasan Kampung Melayu yang dilakukan pihaknya, namun tetap mengalami banjir.

“Artinya kuncinya itu ada pada pengendalian air sebelum masuk pada kawasan pesisir,” simpul Anies.

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika ( BMKG) memprediksi musim hujan sepanjang tahun 2020 cenderung mempunyai pola yang sama dengan normal (klimatologisnya). Meskipun begitu, awal musim hujan akhir 2019 telah diperkirakan akan lebih mundur dari normalnya dan pada tahun 2018. “Periode musim hujan (November 2019–Maret 2020) masih sesuai dengan normalnya (klimatologi 1981-2010). Namun, dapat lebih basah dibandingkan tahun 2019, khususnya Sumatera dan Kalimantan bagian utara,” kata Kepala Biro Humas BMKG Akhmad Taufan Maulana kepada Kompas.com, Minggu (8/12/2019). Taufan menjelaskan, puncak musim hujan diprediksi terjadi pada Januari-Februari 2020. Sementara, awal musim kemarau diprakirakan mirip dengan normalnya, yaitu sekitar April – Mei 2020, dan berlangsung hingga Oktober 2020.

Taufan menuturkan, peluang terjadinya bencana hidrometeorologis (siklon tropis, hujan ekstrem, puting beliung, angin kencang, gelombang ekstrem, dan kekeringan iklim) tetap perlu diwaspadai meskipun diprediksi berkurang jumlah kejadian maupun kekuatannya pada kondisi iklim yang normal. “Memperhatikan pemutakhiran prediksi saat ini terkait prospek curah hujan yang cenderung normal sesuai klimatologisnya, serta tidak adanya ancaman potensi anomali iklim global, multi pihak mitra kerja BMKG dan juga masyarakat umum secara luas hendaknya dapat memanfaatkan informasi iklim ini untuk perencanaan jangka pendek tahun 2020,” ujar dia. Pemenuhan dan penyimpanan cadangan air pada waduk-waduk, embung-embung, kolam retensi, sistem polder, lanjut Taufan dapat dilakukan lebih dini pada saat puncak musim hujan hingga peralihan musim. Sehingga, dapat dimanfaatkan secara optimal untuk keperluan mendesak penanganan kebakaran hutan dan lahan serta kebutuhan pertanian.

Tidak ada potensi gangguan anomali iklim global pada 2020

Kekeringan yang menyertai musim kemarau tahun 2019 menimbulkan dampak signifikan terhadap ketersediaan kebutuhan air baku, kekeringan lahan pertanian yang berujung gagal panen, kebakaran hutan dan lahan yang diikuti bencana kabut asap. Taufan menambahkan, kejadian kekeringan parah di Indonesia umumnya dipicu oleh kejadian anomali iklim di Samudera Pasifik berupa El Nino, dan/atau di Samudera Hindia berupa Dipole Mode positif (IOD+).

Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Sandiaga Uno mengatakan, raihan penghargaan The Straits Times Asian of the Year 2019 yang diterima Presiden Republik Indonesia Joko Widodo ( Jokowi) adalah kemenangan bangsa Indonesia. “Yang mendapat award Pak Presiden (Jokowi) tetapi saya rasa beliau juga sudah menyampaikan kalau award itu untuk bangsa dan negara, khususnya untuk seluruh rakyat Indonesia,” ujar Sandi saat menghadiri penutupan Musyawarah Kerja Nasional Ke-2 Rabithah Alawiyah di Hotel Crowne Plaza Jakarta, Minggu (8/12/2019), seperti dikutip Antara. Ia menegaskan, penghargaan (award) itu perlu diapresiasi agar dapat menjadi pemicu persatuan dan kesatuan bangsa.

JOKO WIDODO

Kendati demikian, Sandi berpesan bangsa Indonesia tidak terlena dan terus memacu keharmonisan di antara sesama anak bangsa. Ia mencontohkan, organisasi masyarakat Islam yang bergerak di bidang sosial kemasyarakatan yang terus membangun komunikasi yang baik secara bergotong royong antara ulama dan umara. “Sejauh ini, keharmonisan ini saya lihat dari Rabithah Alawiyah sudah bisa membangun harmonis. Kita justru punya perekat nih, gotong royong, ulama dan umara saling bersanding sekarang. Ini harus kita bangun jadi kekuatan,” ujar Sandi.

Ia meminta, bangsa Indonesia tidak lagi membesar-besarkan masalah perpecahan antarsesama bangsa Indonesia. Jangan sampai diperdebatkan kalau Indonesia tidak harmonis. “Harmonis, kok, Indonesia sangat harmonis,” kata Sandi. Sebelumnya, Harian berbahasa Inggris asal Singapura The Straits Times menobatkan anugerah tokoh berpengaruh se-Asia “The Straits Times Asian of the Year 2019” kepada Presiden Indonesia Joko Widodo atas peran aktif serta kepemimpinannya dalam menghadapi dinamika geo-politik kawasan. Editor Isu Luar Negeri The Straits Times Jeremy Au Yong menjelaskan bahwa pemilihan Joko Widodo sebagai sosok berpengaruh tahun ini telah melalui proses seleksi ketat yang menghabiskan waktu cukup lama. “Tim seleksi berdebat panjang dan keras demi menentukan siapa yang layak menerima anugerah ini. Namun, keputusan akhir kami final dan tak dapat diragukan lagi bahwa Presiden Joko Widodo layak untuk menerima penghargaan ini karena beliau dinilai banyak pihak sebagai sosok pemersatu daripada pemecah,” kata Yong menjelaskan. The Straits Times dalam siaran tertulisnya menjelaskan bahwa penghargaan itu akan diserahkan langsung kepada Presiden Joko Widodo pada bulan Januari 2020. Anugerah The Straits Times Asian of the Year merupakan penghargaan tertinggi yang diberikan harian berbahasa Inggris di Singapura itu kepada sejumlah tokoh berpengaruh di wilayah Asia. Sejak 2012, penghargaan itu telah diberikan ke sejumlah tokoh dan kelompok, di antaranya termasuk Presiden Cina Xi Jinping, Perdana Menteri india Narendra Modi, perdana menteri pertama Singapura Lee Kuan Yew, dan sejumlah kelompok yang bekerja di bidang pengembangan teknologi serta tanggap bencana.

Indonesia kembali menambah perolehan medali dari cabang olahraga (cabor) karate pada Minggu (8/12/2019), di World Trade Center, Manila, Filipina. Karateka Rifki Ardiansyah Arrosyiid menyumbangkan medali perak dari kelas -60 kilogram kumite individu putra usai dikalahkan wakil dari Vietnam Nguyen Thanh Duy dengan skor 1-2 di partai final, seperti dilansir oleh Antara. Pelatih kepala tim karate Indonesia  Abdullah Kadir menilai karakteka berusia 21 tahun tersebut tidak tampil lepas. “Mungkin dia merasa terbebani sebagai pemegang medali emas Asian Games 2018,” kata Abdullah.

Hari ini, 9 Desember 2019, masyarakat dunia, termasuk Indonesia, memperingati Hari Antikorupsi Sedunia ( Hakordia) 2019. Di Indonesia, Hari Antikorupsi Sedunia diperingati dengan beragam agenda dan kegiatan dengan semangat pencegahan dan pemberantasan korupsi. Rangkaian kegiatan ini diinisiasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai lembaga negara yang fokus pada pencegahan, penanganan, dan pemberantasan korupsi. Hakordia atau International Anti-Corruption Day ditetapkan oleh Majelis Umum PBB pada 31 Oktober 2003. Mengapa ada Hari Antikorupsi Sedunia? Dikutip dari laman PBB, keputusan menetapkan Hakordia untuk meningkatkan kepedulian terhadap maraknya kasus korupsi.

Selain itu, sebagai wujud peran PBB melawan kejahatan korupsi dengan cara mencegah dan memberantasnya. Ketika itu, Majelis Umum PBB mendesak semua negara dan organisasi untuk menandatangani Konvensi PBB melawan korupsi ini sesegera mungkin. Pada tahun 2005, PBB memiliki slogan khusus dalam pemberantasan korupsi, yakni “You can stop corruption”. Kampanye ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran di kalangan masyarakat umum tentang berbagai bentuk tindak korupsi.

Kontingen Indonesia masih belum berhenti memanen medali emas di pentas SEA Games 2019. Cabang olahraga (cabor) atletik kembali menyumbangkan medali emas untuk Indonesia, kali ini lewat nomor jalan cepat 20 km putra. Hendro yang turun di nomor tersebut sukses menjadi yang tercepat dari delapan atlet lainnya. Hendro membukukan waktu 1 jam 31 menit 20 detik untuk finis pertama di Clark, Filipina pada Senin (9/12/2019).

Dia mengalahkan atlet asal Vietnam, Vo Xuan Vinh dengan catatan waktu 1 jam 31 menit 38 detik. Sementara itu, posisi ketiga ditempati oleh wakil Myanmar, Nyi Nyi Moe Mine dengan catatan waktu 1 jam 33 menit 35 detik. Berkat hasil tersebut, kontingen Merah Putih mengumpulkan 67 medali emas di SEA Games 2019. Jumlah tersebut mempertahankan posisi Indonesia di urutan kedua pada klasemen SEA Games 2019. Namun demikian, jarak Indonesia dengan Vietnam yang berada di posisi ketiga tidak begitu jauh.

Vietnam masih bertengger di peringkat ketiga dengan koleksi 65 medali.